You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
TAPD Pastikan Renovasi dan Pengadaan Mebeler Sekolah Dianggarkan di 2018
photo Punto Likmiardi - Beritajakarta.id

Renovasi dan Pengadaan Mebeler Sekolah Dipastikan Dianggarkan di 2018

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta memastikan renovasi gedung sekolah dan pengadaan mebeler telah diakomodir dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018.

Berdasarkan hasil pembahasan KUA-PPAS di Komisi E, untuk renovasi total sekolah penambahannya sebesar Rp 680,4 miliar

"Berdasarkan hasil pembahasan KUA-PPAS di Komisi E, untuk renovasi total sekolah penambahannya sebesar Rp 680,4 miliar," ujar Tuty Kusumawati, anggota TAPD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Selasa (14/11).

DPRD Minta Renovasi Sekolah Dibarengi Pengadaan Mebeler

Penambahan tersebut, kata Tuty, dilakukan setelah pihaknya sepakat menambah jumlah sekolah yang direnovasi dari 38 menjadi 100 lokasi. Sehingga total anggaran yang disiapkan dalam KUA-PPAS 2018 menjadi Rp 1,8 triliun.

"Kemudian kami memastikan untuk pengadaan mebeler ada di nomenklatur pengadaan perlengkapan satuan pendidikan. Kami tambahkan sebesar Rp 72,4 miliar," katanya.

Tuty mengungkapkan, pada rancangan KUA-PPAS awal, anggaran yang disiapkan untuk pengadaan mebeler hanya sebesar Rp 35 miliar. Kini alokasi anggaran untuk kegiatan itu disiapkan sebesar Rp 108 miliar.

"Ini untuk 101 gedung sekolah yang telah direnovasi. Kita siapkan Rp 108 miliar," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1205 personAnita Karyati
  2. Kelurahan Tanjung Duren Selatan Panen 14 Kilogram Sayuran

    access_time04-08-2026 remove_red_eye1197 personBudhi Firmansyah Surapati
  3. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1004 personFakhrizal Fakhri
  4. Pelaku Usaha Ikan Hias Dilatih Budi Daya Ramah Lingkungan

    access_time04-08-2026 remove_red_eye961 personAnita Karyati
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye865 personBudhi Firmansyah Surapati